JAKARTA, Lingkar.news – Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut peluncuran Danantara memiliki arti penting bahwa Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi, tetapi menjadi instrumen pembangunan nasional.
Danantara juga mendapat berbagai respons masyarakat dan muncul kekhawatiran bahwa Danantara bebas dari audit.
Presiden dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan transparansi, serta bisa diaudit oleh siapa pun.
“Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Diluncurkan Besok, Danantara Diproyeksi Kelola Aset Senilai Rp 14.710 Triliun
Presiden menuturkan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara merupakan milik anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia.
Dana yang dikelola itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan.
Peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia, dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Astacita, yaitu visi besar membawa perekonomian ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
BPI Danantara ini dibentuk setelah revisi UU BUMN disepakati oleh DPR. Danantara menjadi sovereign wealth fund (swf) Indonesia yang akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.
Modal awal Danantara sudah ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun. Modal itu bisa saja bertambah jika ada penambahan suntikan modal negara maupun dari sumber lain.
Petinggi Danantara
Presiden Prabowo menunjuk sejumlah orang dalam mengawal operasional Danantara.
Chief Executive Officer (CEO), Rosan Perkasa Roeslani. Rosan saat ini juga menjabat Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Chief Operating Officer (COO) , Dony Oskaria. Ia merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Merah Putih, yang telah menjabat sejak Oktober 2024.
Chief Investment Officer (CIO), Pandu Patria Sjahrir. Sosoknya sempat diperkenalkan sebagai perwakilan Danantara oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam konferensi pers hasil rapat pembahasan insentif untuk mendukung program 3 juta rumah pada Selasa, 11 Februari 2025 di Gedung Bank Indonesia (BI).
Prabowo Luncurkan Danantara yang akan Kelola Aset 900 Miliar Dolar
Dewan Pengawas
Danantara akan diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diisi oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), dengan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewas dan Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua.
Jabatan Anggota Dewas akan diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan sebagainya.
Selain itu, dalam struktur Danantara juga akan terdapat Dewan Penasihat dan Oversight & Accountability Committee.
Presiden Prabowo akan melibatkan penasihat skala global, yang bisa berasal dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, China, India, dan sebagainya yang memiliki keahlian dalam bisnis, dan/atau berlatar belakang politik.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa Kepala Negara meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pekan lalu.
7 BUMN yang terlibat di Danantara
Sebelum diluncurkan, Prabowo pernah menyatakan Danantara akan menjadi lembaga pengelola modal besar di Indonesia. Badan investasi ini diharapkan operasionalnya bakal mirip seperti holding Temasek dari Singapura.
Menurut pasal baru dalam UU BUMN, Danantara bertindak sebagai Badan Pengelola Investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.
“Pengaturan terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN,” begitu bunyi salah satu poin dalam RUU BUMN.
Danantara bertindak sebagai badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat.
Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad sebelumnya pernah menyatakan ada 7 perusahaan BUMN yang masuk dalam investasi Danantara, diantaranya PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Telkom, PT PLN (Persero), Bank BRI, BNI, dan Mandiri. (Lingkar Network | Anta/Hikmatul Uyun – Lingkar.news)
