SIGI, Lingkar.news – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menargetkan peningkatan produktivitas padi di Sulawesi Tengah (Sulteng), dari rata-rata 4 ton menjadi 6 ton per hektare pada 2027 melalui program unggulan Berani Panen Raya.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat modernisasi pertanian sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.
Target tersebut disampaikan Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa (1/7/2026).
Menurut Gubernur, sektor pertanian harus menjadi motor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menjadikan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui program Berani Panen Raya yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” tegasnya.
Gubernur Sulteng mengungkapkan bahwa berdasarkan arah pembangunan nasional melalui Astacita Presiden RI, Sulawesi Tengah mendapat mandat strategis sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” ujar Anwar Hafid.
Saat ini produktivitas rata-rata padi Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan produktivitas rata-rata meningkat menjadi 6 ton per hektare pada tahun 2027.
“Saya yakin target ini bisa kita capai kalau semua bergerak bersama,” katanya optimistis.
Gubernur Sulteng Minta Kolaborasi Percepat Modernisasi Pertanian
Dalam upayanya mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Ia pun menyoroti masih adanya sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kerap menghambat pembangunan sektor pertanian.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh lagi dibatasi persoalan kewenangan administratif.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” ujar Gubernur Sulteng.
Dirinya pun meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan secara terbuka berbagai kebutuhan daerah agar pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dukungan secara tepat sasaran.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek,” tegas dia
Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga menegaskan pentingnya menghilangkan budaya saling melempar tanggung jawab dalam pembangunan.
“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” ujar Gubernur Sulteng.
Hasil Rakor Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan Pertanian
Menutup arahannya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid meminta seluruh kepala dinas pertanian memanfaatkan rapat koordinasi untuk menginventarisasi seluruh persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Seluruh rekomendasi hasil rapat akan dibahas kembali bersama para bupati dan menjadi bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya ingin rekomendasi dari rapat ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan. Bukan lagi program yang dibuat dari belakang meja, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan daerah,” tandasnya.
Jurnalis: Hms
