JAKARTA, Lingkar.news – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan kepada jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk tidak melakukan pekerjaan yang dinilai tak perlu, misalnya seperti pembebasan lahan yang dibuat-buat.
“Saya juga berpesan, jangan mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Apa itu? Membebaskan lahan seakan-akan dibuat embung tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan. Nah, yang begini saya nggak mau,” tegas Pramono, Rabu, 24 Desember 2025.
Pramono berharap perencanaan penanganan banjir dan rob di Jakarta dapat dilakukan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Ia juga menginginkan penanganan banjir tidak hanya bersifat jangka pendek atau reaktif saat genangan mulai muncul.
Untuk itu, Pramono menegaskan bahwa penanganan banjir dan rob harus lebih terencana, termasuk normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut, serta penanganan tanggul-tanggul.
Kendati demikian, jika pembebasan lahan memang diperlukan, Pramono mengizinkan Dinas SDA Jakarta untuk melaksanakannya. Ia mencontohkan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut yang penetapan lokasi (penlok)-nya telah ia tandatangani.
“Saya sudah memberikan persetujuan kepada Ibu Ika (Kepala Dinas SDA), termasuk penlok dan sebagainya, segera kita lakukan. Memang pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan, yang namanya juga mau menormalkan kembali,” terangnya.
Pramono menyebut, secara pribadi ia selalu ingin menyelesaikan persoalan yang belum tuntas, salah satunya normalisasi Kali Ciliwung.
Melalui JakTirta, Pramono meminta agar persoalan banjir dan rob di Jakarta dapat ditangani lebih baik ke depannya.
JakTirta adalah inisiatif kerja sama antara Dinas SDA dengan berbagai perusahaan untuk menjalankan proyek penanganan banjir di Jakarta.
“Sudah nggak usah ganti-ganti namanya. Nanti ganti gubernur ganti lagi. Nama nggak penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana realisasi di lapangan, itu bisa kita kerjakan,” tuturnya.
Jurnalis: Anta
Editor: Ulfa Puspa
