JAKARTA, Lingkar.news – Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicalonkan sebagai ketua Dewan HAM PBB periode 2026.
Nominasi tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan akan ditetapkan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung 8 Januari 2026.
Dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi Rabu, 24 Desember 2025, Kemlu RI menyebut pencalonan tersebut mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia dalam isu HAM global.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.
Kemlu RI menegaskan, apabila ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen memimpin jalannya sidang serta proses internal Dewan HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Jabatan tersebut rencananya akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Dukungan luas dari negara-negara Asia-Pasifik dinilai menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dalam berbagai isu HAM serta konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan agenda kemanusiaan di tingkat internasional.
Selain itu, dukungan tersebut juga mencerminkan kepercayaan terhadap posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global tertentu.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian pernyataan Kemlu RI.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan PBB tersebut. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan seluruh negara kelompok Asia-Pasifik yang mendukung pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Indonesia menyatakan komitmen untuk menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan serta perlindungan HAM secara global.
Sebagai informasi, posisi ketua Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan kelompok Asia-Pasifik memperoleh giliran memimpin pada tahun 2026. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
