SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menambah anggaran Rp 10 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 untuk pemberdayaan nelayan dan petani.
Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Sabtu, menilai penambahan anggaran senilai Rp 10 miliar di DKPP pada RAPBD 2023 sehingga total anggaran keseluruhan menjadi Rp 66,4 miliar adalah hal yang realistis.
“Ada pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Kami menilai itu realistis,” kata Anas.
Anas mengatakan, hal itu terungkap dalam pembahasan RAPBD Surabaya 2023 yang saat ini sedang dibahas di DPRD Surabaya. Pada saat itu, kata dia, pihaknya meminta DKPP untuk merinci kebutuhan apa saja yang diakomodir dari tambahan anggaran yang diajukan tersebut.
Menurut dia, Rp 10 miliar itu di antaranya untuk pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penambahan pakan ayam untuk peternak, sedang untuk petani ada penambahan bibit serta mesin panen padi, serta untuk pakan ternak.
Anas juga memastikan, penambahan Rp 10 miliar tersebut juga diperuntukkan untuk pemberdayaan nelayan.
“Tambahan tersebut untuk tambahan perlengkapan nelayan seperti kano, perahu dan jala. Juga penambahan perahu wisata dan perahu nelayan,” ujar dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi B menyetujui penambahan anggaran tersebut karena digunakan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.
“Ini sesuai komitmen dari pak wali kota yang memberikan prioritas bagi nelayan dan petani serta peternak di Surabaya,” kata Anas.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya menambahkan bahwa ini menjadi solusi karena di Surabaya ini untuk membuka lahan pertanian sangat sulit.
“Pembukaan lahan baru pertanian masih sulit di Surabaya dan solusi yang efektif adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ujar dia. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
