JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama dalam menilai suatu daerah mengalami kemajuan atau justru kemunduran.
“Kalau pertumbuhan ekonomi maju berarti negara atau daerah itu akan maju,” kata Mendagri, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta yang dikutip pada Jumat, 9 Mei 2025.
Tito menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang positif tapi masih rendah menunjukkan kemajuan berjalan lambat.
Sedangkan pertumbuhan negatif mencerminkan tantangan serius dalam pembangunan. Tito menyebut ada provinsi yang mencatatkan pendapatan tertinggi secara nasional, tapi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat rendahnya penyerapan belanja daerah.
“Artinya, uang disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang negatif,” ucapnya.
Menurut Mendagri rendahnya serapan belanja daerah kerap disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Maka dari itu, kepala daerah diminta segera mengonsolidasikan seluruh OPD agar menyusun skenario percepatan belanja. Terutama jika realisasi pendapatan daerah sudah tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk mempercepat peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber lain seperti BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran. Namun, ia menegaskan efisiensi bukan berarti menyimpan anggaran melainkan mengalihkan belanja yang tak penting. Seperti kegiatan seremonial ke program-program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Tito juga menyoroti pentingnya konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 54 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk mendorong daya beli masyarakat, perlu ada uang yang beredar di masyarakat. Bisa dari swasta dan dari pemerintah,” ucapnya.
Mendagri juga meminta kepala daerah rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah masing-masing. Keduanya indikator penting yang saling terkait dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
Terakhir, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan belanja yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, harus disalurkan agar daya beli masyarakat meningkat.
“Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah,” tutupnya.
Jurnalis: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Ulfa P
