SEMARANG, Lingkar.news – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Muhammad Afif, turut merespons wacana pemekaran Jawa Tengah yang mengemuka beberapa waktu ini.
Afif berpendapat pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi harus didasari kajian yang matang dan komprehensif.
“Kalau pemekaran itu nantinya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mandiri, dan justru menjadi beban bagi pemerintah pusat, maka lebih baik kita fokus saja pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Tidak perlu ada pemekaran,” ujar Afif, Rabu, 23 April 2025.
Sedangkan ketika ditanya terkait pembentukan tim kajian pemekaran wilayah, Afif menyebut bahwa hingga kini belum ada langkah aktif dari dewan. Namun apabila situasi menuntut percepatan, DPRD siap membentuk tim kajian.
“Jika nanti ini sudah bergulir cepat dan menjadi suatu keharusan, maka tentu akan ada kajian dari kami,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh, mengatakan jika pemekaran Jawa Tengah menjadi program resmi pemerintah pusat, maka pemerintah pusat juga harus siap memberikan bantuan anggaran kepada provinsi yang baru terbentuk.
“Kalau memang ini diajukan oleh pemerintah daerah atau provinsi dan sudah mendapat persetujuan pusat, secara prinsip DPRD tidak keberatan. Asal tidak membebani anggaran daerah,” tegasnya.
Imam menyebutkan dua sisi dampak pemekaran wilayah. Pertama, pemekaran Jawa Tangeh bisa mempermudah koordinasi antarwilayah karena cakupan wilayah yang lebih kecil. Namun di sisi lain daerah yang baru terbentuk membutuhkan otonomi anggaran yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau nanti dimekarkan, berarti harus mandiri secara anggaran. Kalau belum siap dan masih tergantung pusat, pertanyaannya, apakah APBN siap menanggung beban itu?” tambahnya.
Peluang Pemekaran Jawa Tengah Jadi 4 Provinsi, Ini Kata Pemprov
Selain itu, kata Imam, saat ini pemerintah pusat masih menggunakan Perpres Nomor 1 yang mengatur efisiensi anggaran. Hal itu menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan pemekaran wilayah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap opsi pemekaran wilayah asal tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
“Yang penting, jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Pembentukan provinsi atau kabupaten baru harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi. Luthfi menegaskan wacana pemekaran wilayah belum ada keputusan konkret baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkar.news)
