JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima, bukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Penegasan itu disampaikan Suahasil merespons usulan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono agar pembayaran gaji ASN disalurkan melalui KDMP.
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil usai pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, transfer langsung merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Mekanisme tersebut selama ini diterapkan dalam pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri, serta tunjangan profesi guru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan data penerima dan nomor rekening telah terverifikasi agar pembayaran tepat sasaran.
“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.
Selain gaji dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening penerima. Mekanisme pembayaran tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yakni pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu.
Suahasil menyebut mekanisme itu sejalan dengan rencana program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program tersebut, warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 direncanakan mendapatkan rekening dengan saldo awal Rp50.000.
“Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya,” tutupnya.
(Ant/Lingkar.news)
