SEMARANG, Lingkar.news — DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merekomendasikan sanksi tegas bagi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/10/2026).
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan integritas dan disiplin organisasi di internal partai.
“DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mengambil langkah penegakan integritas partai, yaitu sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai,” ujar Dolfie dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Hormati Proses Hukum KPK Atas OTT Bupati Klaten
Selain menyiapkan sanksi internal, DPD PDIP Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses penindakan hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyidik komisi antirasuah di Kabupaten Klaten.
“Sebagai Partai yang taat asas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, kami menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ungkapnya.
Momentum Penegakan Clean Governance
Dolfie menyebutkan bahwa peristiwa ini menjadi pemicu sekaligus momentum evaluasi bagi seluruh kader partai yang tengah menduduki jabatan publik, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif, agar tetap menjaga amanah masyarakat.
“PDI Perjuangan senantiasa menginstruksikan dan mengingatkan seluruh kader yang mengemban amanah publik baik di eksekutif maupun legislatif untuk selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance), berintegritas, dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan,” katanya.
Pelayanan Publik Pemkab Klaten Dipastikan Tetap Jalan
Menutup keterangannya, DPD PDIP Jateng turut mengimbau jajaran aparatur Pemkab Klaten untuk menjaga kondusivitas wilayah serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu pasca-OTT tersebut.
“DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memahami bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kami menegaskan bahwa selalu berkomitmen dalam mendukung setiap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, serta melayani kepentingan rakyat,” imbuhnya.
(Rizky Syahrul/Lingkar.news)
