SEMARANG, Lingkar.news – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, mengarahkan Bank Jateng agar memberikan kemudahan akses kredit murah kepada pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Luthfi saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPD Jateng (Bank Jateng) di Kantor Pusat Bank Jateng, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Kamis, 17 April 2025.
Luthfi memberikan beberapa penekanan kepada jajaran direksi yang baru beserta jajaran agar ikut membantu mengembangkan usaha mikro di Jawa Tengah.
“Adanya di kabupaten/kota, yang mana itu harus bisa tersalurkan. Contoh misalkan, bagaimana UMKM itu mendapatkan kredit mudah, murah, dan cepat. Lewat KUR juga bisa dan sebagainya,” ujarnya.
Selain itu Gubernur memperingatkan agar jangan sampai usaha mikro kesulitan untuk naik kelas, karena kurangnya akses, baik akses pinjaman maupun bimbingan.
“Jangan sampai usaha-usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil ini terlilit, tanpa adanya bimbingan dari bank. Khususnya Bank kita, Bank Jateng. Sehingga direksi dan jajaran tadi sudah saya arahkan bahwa ke depan, prioritaskan UMKM,” pesannya.
Selain itu Gubernur juga meminta Bank Jateng meningkatkan kinerjanya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Bank Jateng ke depan harus bisa mengangkat PAD kita. Prinsip, Bank Jateng ke depan harus lebih sehat daripada yang sekarang,” katanya.
Dalam RUPS Bank Jateng itu juga membahas penentuan direksi, komisaris, dan pemegang saham.
Bupati Pati, Sudewo, mengatakan Kabupaten Pati yang merupakan salah satu pemegang saham di Bank Jateng.
“Karena kami Bupati Pati sebagai salah satu pemegang saham, maka kami juga sebagai peserta RUPS. Alhamdulillah, RUPS ini berjalan lancar, mengikuti peraturan OJK,” kata Sudewo usai mengikuti RUPS.
Lebih lanjut, Sudewo berkata, “Komisaris, dan direksi yang semula sudah ditetapkan dalam RUPS sebelumnya, kali ini kami tetapkan lagi. Tapi kita lihat nanti kinerjanya, karena akan kami lakukan evaluasi ke depan.”
Ia menegaskan akan mengikuti arahan daripada pemegang saham tertinggi, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jateng yang memegang saham sebesar 51 persen.
“Kami intinya mengikuti arah dari pemegang saham tertinggi, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Pak Gubernur,” tegasnya. (Lingkar Network | Nailin RA – Lingkar.news)
