• Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
Jumat, Mei 9, 2025
Lingkar.news
No Result
View All Result
  • Home
  • KORAN LINGKAR
  • LINGKARTV
  • Regional
    • Jateng
    • Jatim
    • Jabar
    • Jogja
    • Papua
    • Banten
  • Politik
  • Artikel
  • Resep
  • Tentang Kami
Lingkar.news
  • Home
  • KORAN LINGKAR
  • LINGKARTV
  • Regional
    • Jateng
    • Jatim
    • Jabar
    • Jogja
    • Papua
    • Banten
  • Politik
  • Artikel
  • Resep
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
Lingkar.news
Home Bisnis

Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Ekspor Lebih Besar

Jazilatul Khofshoh by Jazilatul Khofshoh
24-Mei-2022 08:14
in Bisnis
Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. (Ant/Lingkar.news)

Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. (Ant/Lingkar.news)

801
VIEWS
WhatsappFacebookTwitter

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak ekspor yang lebih tinggi jika dipaksa untuk melakukan ekspor bahan baku.

Bahlil mengatakan Indonesia tidak akan mengekspor bahan baku, khususnya komoditas mineral. Jika pun ekspor harus dilakukan, bahan baku komoditas tersebut harus sudah diolah minimal 60-70 persen.

“Ketika kami dipaksa untuk bahan baku kami dikirim, maka kami akan kenakan pajak ekspor yang lebih. Karena kami ingin ada kolaborasi yang baik,” katanya dalam diskusi di World Economic Forum (WEF) 2022 Davos, Swiss, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (23/05).

BERITATERKAIT

Tahan Banurea, Analis Muda di Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor baja, Kamis (19/05). (Ant/Lingkar.news)

Kejagung Tetapkan Tahan Banurea Jadi Tersangka Kasus Impor Baja

20 Mei 2022
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. (Istimewa/Lingkar.news)

Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan Pemilu 2024

8 Agustus 2022

Bahlil menjelaskan pengenaan pajak ekspor itu bisa dilakukan sebagai cara untuk mendorong industri kendaraan listrik dan ekosistemnya di Indonesia. Pasalnya, sejumlah negara membuat regulasi bahwa pabrik sel baterai (battery cell) harus dibangun dekat dengan pabrik mobil listrik.

Padahal, menurut dia, Indonesia membuka diri agar semua negara bisa ikut ambil bagian membangun industri kendaraan listrik dan ekosistemnya di Indonesia.

“Menurut kami, ini kebijakan politik internal negara tertentu,” katanya.

Bahlil mencontohkan VW dan BASF yang berencana untuk investasi baterai listrik, namun hingga tahap pengembangan prekursor saja. Menurut Bahlil, kedua perusahaan itu nantinya akan dikenakan pajak ekspor yang lebih tinggi.

Akan tetapi, karena prekursor merupakan hasil olahan nikel, maka pajak yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan jika mereka mengekspor bahan baku mentah atau belum diolah.

“Contoh VW dan BASF, dia akan bangun sampai prekursor, selebihnya dia ekspor. No problem. Palingan dia akan dikenakan pajak ekspor yang jauh lebih kecil ketimbang dia harus ekspor dari bahan baku HPAL (pemurnian bijih nikel),” katanya.

Sebagai informasi, tahapan pengembangan baterai kendaraan listrik yaitu penambangan, pemurnian (smelting/refinery), prekursor/cathode, battery cell hingga battery pack, baru kemudian daur ulang (recycling). (Lingkar Network | Lingkar.news)

Tags: Berita Nasionalpajak ekspor
SendShareTweet

Berita Terkait

Menkeu Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun dari 99 Kementerian/Lembaga
Bisnis

Menkeu Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun dari 99 Kementerian/Lembaga

by Ulfa Puspa
2 Mei 2025

JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah telah membuka blokir atau anggaran yang dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun. Pembukaan blokir anggaran...

Read moreDetails
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Pintu Industrialisasi Pedesaan

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Pintu Industrialisasi Pedesaan

30 April 2025
Pengelolaan Aset GBK Dialihkan ke Danantara, Segini Nilainya

Pengelolaan Aset GBK Dialihkan ke Danantara, Segini Nilainya

30 April 2025
QRIS Dipersoalkan AS, Airlangga: Masalahnya Hanya Penjelasan

QRIS Dipersoalkan AS, Airlangga: Masalahnya Hanya Penjelasan

25 April 2025
Sri Mulyani Ungkap Hasil Pertemuan dengan Menkeu AS Soal Negosiasi Dagang

Sri Mulyani Ungkap Hasil Pertemuan dengan Menkeu AS Soal Negosiasi Dagang

25 April 2025

EPAPER KORAN LINGKAR

Featured Post

UU Penyiaran 20 Tahun Tak Direvisi, DPR: Sudah Tidak Relevan
Politik

UU Penyiaran 20 Tahun Tak Direvisi, DPR: Sudah Tidak Relevan

by Ulfa Puspa
9 Mei 2025

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran...

Mendagri Minta OPD Evaluasi Internal Percepat Peningkatan Pendapatan

Mendagri Minta OPD Evaluasi Internal Percepat Peningkatan Pendapatan

9 Mei 2025
Baleg DPR Nilai Revisi UU Statistik Penting untuk Tingkatkan Akurasi Data

Baleg DPR Nilai Revisi UU Statistik Penting untuk Tingkatkan Akurasi Data

9 Mei 2025
Wapres Gibran Bantu Anak Panti Asuhan di Kupang Beli Kebutuhan Sekolah

Wapres Gibran Bantu Anak Panti Asuhan di Kupang Beli Kebutuhan Sekolah

8 Mei 2025
DKK Kudus Ungkap Pencegahan Stunting Juga Menyasar Remaja Putri

DKK Kudus Ungkap Pencegahan Stunting Juga Menyasar Remaja Putri

8 Mei 2025

Trending Post

  • Resep Garang Asem Ayam Tanpa Daun dan Belimbing Wuluh

    Resep Garang Asem Ayam Tanpa Daun dan Belimbing Wuluh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Resep ayam kecap pedas manis sederhana ala rumahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cara Nonton Video Viral Lewat Yandex Browser Jepang atau Yandex Ru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Resep seblak kuah pedas sederhana enak tanpa mie

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • RPJMD Jateng 2025 Fokus Infrastruktur Jalan, Pendidikan hingga Pertanian

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Post Terbaru

70 dari 600 Honorer di Situbondo yang Diberhentikan Ternyata Guru Sertifikasi
Jatim

70 dari 600 Honorer di Situbondo yang Diberhentikan Ternyata Guru Sertifikasi

by Ulfa Puspa
9 Mei 2025

SITUBONDO, Lingkar.news – Sebanyak 600 tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diberhentikan, sekitar 70 orang diantaranya merupakan tenaga pengajar atau...

Kasus Sengketa Tanah Mbah Tupon di Bantul Segera Disidangkan

Kasus Sengketa Tanah Mbah Tupon di Bantul Segera Disidangkan

9 Mei 2025
Gubernur Jateng Gandeng 44 Perguruan Tinggi Ikut Bangun Daerah

Gubernur Jateng Gandeng 44 Perguruan Tinggi Ikut Bangun Daerah

9 Mei 2025
Banyak Warga Badui Digigit Ular, Gubernur Banten Diminta Sediakan Obat Anti-bisa Ular

Banyak Warga Badui Digigit Ular, Gubernur Banten Diminta Sediakan Obat Anti-bisa Ular

9 Mei 2025
Facebook Instagram Youtube RSS
Lingkar.news

Lingkar News adalah web resmi dari Lingkar Media Group Network Meliputi Lingkar TV Lingkar Jateng, Lingkar Jatim, Lingkar Jogja dan Lingkar Jabar

Media Network Kami :

  • Jateng
  • Jabar
  • Jatim
  • Jogja
  • Papua
  • Banten
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Developer

© 2022 Lingkar News Mendalam dan Terpercaya

No Result
View All Result
  • Home
  • KORAN LINGKAR
  • LINGKARTV
  • Regional
    • Jateng
    • Jatim
    • Jabar
    • Jogja
    • Papua
    • Banten
  • Politik
  • Artikel
  • Resep
  • Tentang Kami

© 2022 Lingkar News Mendalam dan Terpercaya