AMBON, Lingkar.news – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku mengatakan bahwa, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengalami hambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 berupa surat suara, akibatnya proses pelipatan surat suara juga ikut terhambat.
Ketua Bawaslu Maluku Subair memastikan, pihak terkait akan bekerja keras untuk mengatasi kendala ini demi kelancaran proses pemilihan umum.
Upaya intensif dilakukan dalam menghadapi tantangan untuk memastikan setiap tahap pemilu berjalan dengan transparan dan adil.
“Bawaslu berkomitmen menjaga integritas dan keberhasilan pelaksanaan pemilu yang demokratis,” kata Subair seperti keterangan yang diterima pada Rabu, 24 Januari 2024.
Ia mengatakan, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, hanya tersisa KPU di Kabupaten MBD yang masih berproses pada tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Provinsi.
“Untuk proses sortir dan lipat surat suara pemilu di Maluku hanya tersisa Kabupaten MBD,” ujarnya.
Sementara untuk 10 daerah lainnya, kata dia, telah selesai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara.
Mereka hanya tinggal menunggu surat suara pengganti yang rusak atau kurang, untuk kemudian disortir dan dilipat kembali sebelum dikirim ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Surat suara rusak telah dilaporkan ke pihak penyedia. Setelah diganti, baru lah KPU tiap kabupaten/kota kembali menyortir dan melipatnya,” ungkap Subair.
Terkait kendala tersebut, ia mengungkapkan bahwa distribusi logistik Pemilu 2024 terhambat karena cuaca buruk yang terjadi di laut.
“Cuaca laut buruk, makanya pengiriman surat suara ke MBD sedikit terlambat. Sekarang masih berproses. Hal ini juga akhirnya menghambat pelipatan surat suara,” ujarnya.
Sementara itu, demi kelancaran pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan, ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mengharapkan kerja sama dari semua pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang kondusif.
“Keberhasilan pemilu diukur dari integritasnya, dan Bawaslu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokratis tersebut,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
