SAMARINDA, Lingkar.news – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025. Pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui skema kontrak tahun jamak dengan nilai sekitar Rp20 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proses pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah rampung pada pertengahan tahun ini. Kontrak pembangunan multi-tahun untuk periode 2025 hingga 2027 juga telah ditandatangani.
“Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Basuki di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menjelaskan, kesiapan infrastruktur konektivitas di lapangan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Jalan penghubung di seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses jalan tol utama, ditargetkan hampir sepenuhnya rampung pada akhir tahun ini.
Menurutnya, kondisi tersebut turut mendorong percepatan realisasi investasi swasta di sekitar kawasan IKN. Sejumlah proyek telah menunjukkan kemajuan, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai serta SMA Taruna Nusantara yang direncanakan mulai beroperasi secara parsial pada Maret 2026.
“Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk,” ujar Basuki.
Ia menegaskan, masifnya aktivitas konstruksi sepanjang 2025 tidak hanya bergantung pada anggaran negara. Pembiayaan proyek dilakukan melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat dukungan infrastruktur dasar bagi calon penduduk IKN, salah satunya melalui penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan. Fasilitas tersebut berfungsi untuk menjaga ketersediaan air baku sekaligus sebagai pengendali banjir.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.
Menurutnya, percepatan pembangunan berbagai fasilitas negara menjadi faktor penting untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengamanatkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” pungkasnya.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
