JAKARTA, LINGKAR – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengakui pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI.
“Saya sudah diperintah Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber,” kata Agus setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).
Dia mengatakan saat ini TNI sudah memiliki satuan siber. Menurutnya satuan tersebut sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia.
Sejauh ini, menurutnya, TNI baru berencana untuk membuat pusat siber di markas besar (mabes) dan juga di setiap matra. Menurutnya, rekrutmen personelnya pun bakal berasal dari lulusan SMA dan universitas.
Namun, menurutnya, satuan siber itu bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil. Nantinya, kata dia, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.
“Memang kalau siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya,” kata dia.
Namun, dia mengaku belum melakukan pembicaraan khusus dengan DPR RI, karena kehadirannya di DPR hanya membahas soal anggaran pertahanan. Pihaknya telah mengajukan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) demi kesejahteraan prajurit TNI dalam rapat tersebut.
Saat ini, menurutnya tukin para prajurit TNI untuk tingkatan tamtama itu sebesar 70 persen dari gaji. Dia pun mengajukan agar tukin itu meningkat menjadi 80 persen sehingga gaji yang diterima atau take home pay, bisa meningkat.
“Kita ajukan naik menjadi 80 persen, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih Rp500 ribu,” jelasnya.
Dia menambahkan, gaji prajurit untuk tamtama saat ini sebesar Rp3-4 juta. Maka dengan ditambah tukin sebesar 70 persen, total gaji yang didapat bisa mencapai sekitar Rp6,7 juta.
Ketika rapat, dia mengaku sempat ditanya oleh Anggota Komisi I DPR RI mengenai kondisi gaji prajurit. Menurut dia, para prajurit TNI hidup pas-pasan dengan kondisi gaji yang demikian.
“Sehingga memang kita berupaya untuk menaikkan tukin untuk kesejahteraan prajurit,” kata dia.
Di samping itu, dia pun mengatakan TNI belum memiliki anggaran kontingensi untuk kebutuhan mendesak. Salah satunya, kata dia, anggaran kontingensi diperlukan ketika prajurit TNI sedang turun mengatasi bencana alam yang bisa terjadi kapan pun.
“Menurut saya perlengkapannya juga harus kita dukung juga, seperti kebakaran hutan, juga pemadam kebakaran, kalau banjir harus ada perahu,” jelasnya (RARA – LINGKAR)
