JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun sekolah rakyat di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Pembangunan sekolah rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Terdapat empat kontrak paket pembangunan sekolah rakyat yang ditandatangani.
Paket pertama yaitu pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Tengah yang meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp985,9 miliar.
Paket kedua adalah pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru senilai Rp700 miliar.
Sedangkan, untuk pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket, yakni pertama mencakup lima lokasi yakni di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.
Sementara, paket pembangunan di Sulawesi Selatan yang kedua mencakup empat lokasi yaitu di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak Rp974 miliar.
Dody menyampaikan bahwa pembangunan sekolah rakyat tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan arah Astacita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan membuka akses belajar bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang.
Dody menegaskan pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekolah rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan yang layak dan merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan dan kualitas pekerjaan serta melakukan pengadaan material yang tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri.
“Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” ujar Bisma.
Jurnalis: Ant
Editor: Sekar S
