Jakarta (LINGKAR.NEWS) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan Program Jaga Desa bukan merupakan upaya menekan kepala desa (kades), melainkan pengawasan agar pengelolaan dana desa semakin transparan dan aman.
“Para kepala desa tidak perlu takut dengan kehadiran jaksa. Program ini bukan untuk tekan-menekan kepala desa,” ujar Mendes Yandri saat Peluncuran Jaga Desa di Balai Raya Semarak, Bengkulu, Senin.
Ia juga menyampaikan, kehadiran jaksa di desa-desa bertujuan memberikan pendampingan agar setiap rupiah dari Dana Desa digunakan secara tepat sasaran.
Mendes Yandri menjelaskan, selama 10 tahun sejak Dana Desa digulirkan, pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp680 triliun dana itu ke desa-desa, termasuk ke desa-desa di Bengkulu. Dana sebesar itu, kata dia, telah mendorong kemajuan dan kemandirian desa.
Namun, Mendes Yandri mengingatkan, pengawasan dan pendampingan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar penyaluran dana tetap akuntabel.
Oleh karena itu, ia menilai kehadiran Program Jaga Desa dari Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menjadi sebuah langkah strategis. Program tersebut dilengkapi fitur pelaporan yang memungkinkan kepala desa mengadukan oknum jaksa nakal tanpa diketahui pihak yang dilaporkan.
“Kehadiran Jaga Desa ini luar biasa. Di dalam aplikasinya ada fitur yang bisa dipakai kepala desa untuk melaporkan oknum jaksa yang sengaja mencari-cari kesalahan,” ucapnya.
Ia lalu mengajak bupati, kejaksaan negeri, serta seluruh unsur daerah, mengawal Program Jaga Desa agar mampu memperkuat pembangunan desa dan mewujudkan AstaCita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang berkenaan dengan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Mudah-mudahan pengawalan ini membuahkan hasil sehingga rupiah per rupiah Dana Desa benar-benar dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya,” kata dia.
Acara peluncuran Jaga Desa di Bengkulu itu juga diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi dan para bupati/walikota se-Provinsi Bengkulu serta penyerahan dukungan infrastruktur Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. (Lingkarnews Network/red)
