JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Wahyu Suparyono dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.
“Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis keterangan resmi Bulog dikutip pada Sabtu, 8 Januari 2025.
Selanjutnya posisi Dirut Bulog dijabat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Ia akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama.
Jajaran direksi yang juga dirombak adalah Direktur Keuangan yang semula dijabat Iryanto Hutagaol diganti Hendra Susanto yang sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat, dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto.
Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.
Akhir-akhir ini banyak informasi bahwa banyak gabah petani yang tidak terserap dan dihargai dibawah harga pembelian pemerintah (hpp) sehingga sehingga masyarakat luas ada yang mengkaitkan perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas Bulog dengan isu tersebut.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa harga gabah kering di Indonesia saat ini berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Amran, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2025 mengatakan sekitar 70 persen provinsi mengalami harga gabah di bawah HPP, sementara 30 persen lainnya masih di atas HPP.
“Mungkin, yang 30 persen ini belum panen. Tetapi 70 persen sudah mulai panen,” kata Amran menjawab harga gabah di atas HPP.
Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), menetapkan HPP Gabah Kering Panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 dan menggantikan aturan sebelumnya.
Selain itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bakal mencopot pimpinan Bulog di level kabupaten apabila tidak melakukan penyerapan gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar Rp6.500.
“Petani harus terima Rp6.500 tidak boleh di bawah itu. Kalau ada di bawah itu kepala Bulog kabupaten hari itu juga kita ganti,” ujar Zulhas dalam acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan harga yang sudah ditetapkan itu tidak bisa ditawar oleh pihak manapun, serta merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kuat dari keputusan yang sudah diambil. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
