SALATIGA, Lingkar.news — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak kepala daerah turut mensukseskan program Jateng sebagai penunjang lumbung pangan nasional.
Luthfi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Keresidenan Semarang yang digelar di Kota Salatiga, Selasa, 2025 dengan mengusung tema Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Pada kesempatan itu Luthfi menekankan pentingnya musrenbang sebagai proses perencanaan pembangunan yang berbasis dari bawah ke atas (bottom-up), mulai dari desa hingga ke tingkat provinsi.
Musrenbang, kata Luthfi, merupakan wadah strategis untuk merumuskan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.
“Provinsi sebagai koordinator pengawasan harus selaras dengan cita-cita pemerintah pusat, yaitu memiliki kedaulatan pangan sebagai tulang punggung negara berdaulat,” ujarnya.
Luthfi menegaskan bahwa Jawa Tengah telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia mengatakan Jateng saat ini menduduki peringkat kedua nasional setelah Jawa Timur dalam hal kontribusi pangan.
“Sebenarnya kita tidak kalah dengan Jawa Timur. Saat hasil panen kita melimpah, harusnya kita bisa menjaga agar distribusinya tetap di Jawa Tengah. Saya bahkan menegur Bulog Provinsi karena ada hasil panen kita yang justru dikirim ke luar daerah,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Jawa Tengah dengan luas lahan 1,5 juta hektare berhasil menghasilkan panen sebesar 2,8 juta ton, atau 16,8 persen dari total produksi nasional.
“Tahun ini saja, dari Januari hingga April 2025, kita sudah menghasilkan 4,9 juta ton. Ini menunjukkan bahwa target 11 juta ton secara nasional pada 2026 sangat mungkin tercapai,” tambahnya optimis.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.
“Tidak boleh membangun infrastruktur sesuka hati. Harus bersama-sama, agar OPD kita di semua level bisa bekerja secara terintegrasi,” jelasnya.
Ia berharap musrenbang kali ini dapat menjadi forum yang efektif dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2026, dengan memperhatikan masa jabatan para kepala daerah yang akan berakhir bersamaan.
“Kesempatan ini harus kita manfaatkan agar program nasional bisa terkolaborasi dengan baik hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkar.news)
