JAKARTA, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid agar menertibkan para pejabat kepala kantor pertanahan (kantah) di daerah yang mangkir dari rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Kementerian ATR/BPN secara daring.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan ada beberapa hal terkait masalah konflik agraria di lapangan yang tidak bisa semuanya terjawab oleh menteri sehingga perlu direspons langsung oleh pejabat di tingkat bawah.
“Pak Menteri nanti ditertibkan lagi pasukannya Pak Menteri,” kata Rifqinizamy saat rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Rifqinizamy menilai jika kasus serupa terjadi di Komisi III DPR RI saat rapat dengan Polri, maka Kapolri akan segera mengeluarkan surat telegram terkait mutasi jabatan.
“Yang kayak gini ini coba di non ‘anukan’ aja Pak, kalau perlu yang agak ‘basah’ kasih di ‘kering’, yang ‘kering’ (ke) ‘setengah kering’ atau gimana gitu,” ungkapnya.
Dari sistem rapat secara daring, menurut Rifqinizamy, hanya dihadiri oleh 229 peserta yang artinya tidak semua pejabat ATR/BPN di wilayah menghadiri rapat kerja tersebut. Menurut dia, jumlah 299 peserta rapat daring itu juga sudah termasuk pejabat di Kementerian ATR/BPN serta anggota Komisi II DPR lainnya.
“Misalkan tadi (masalah) Sumenep ngomongnya ke menteri, kasihan menteri ngomong Sumenep, nanti diminta Kepala Kantah Sumenep-nya dicek ada enggak gitu. Begitu pula yang lain-lain,” kata dia.
Adapun masalah mangkir tersebut disinggung setelah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mencoba berinteraksi secara daring dengan pejabat ATR/BPN di wilayah, untuk menyampaikan masalah agraria di daerah pemilihannya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Mulanya, dia memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tenggara dan direspons secara daring dengan menyatakan kehadirannya. Sedangkan Kepala Kantah ATR/BPN Konawe Selatan tidak merespons saat Bahtra mencoba memanggil.
Dia pun lantas menjelaskan bahwa di Konawe Selatan terdapat masalah agraria, salah satu perusahaan bernama PT MS yang mencaplok lahan masyarakat. Untuk itu, dia pun meminta Nusron Wahid mengecek keabsahan hak guna usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan itu.
“Saya juga sering kali menerima laporan di Konawe Selatan banyak perusahaan tambang yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan), tetapi bahkan lahan sekolah, rumah warga pun masuk dalam IUP mereka,” kata Bahtra. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
