PEKALONGAN, Lingkar.news – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada Rabu, 19 Februari 2025 menekankan penyusunan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran akibat refocusing.
Musrenbang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Golkar, Ruben R. Prabu Faza.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Pekalongan Ruben mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah masih dalam tahap pembahasan refocusing anggaran.
“Juknis (petunjuk teknis) dari pusat memang belum ada, meskipun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah terbit. Dana TKD (Transfer ke Daerah) kita berkurang sekitar Rp10 miliar,” ujarnya.
Dampak dari refocusing ini, lanjut Ruben, akan dirasakan dalam berbagai program, terutama di sektor infrastruktur dan perjalanan dinas. Berdasarkan edaran yang diterima, pemotongan anggaran dapat mencapai 50 persen.
Kendati demikian, Ruben memastikan bahwa perjalanan dinas DPRD tetap berjalan, meskipun jumlahnya dikurangi setiap bulan agar bisa berlangsung sepanjang tahun.
Melalui musrenbang, Ruben menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memilah program yang lebih prioritas.
“Setiap usulan tidak hilang atau dihapus, hanya waktu pelaksanaannya yang mungkin mengalami penyesuaian,” katanya.
Sementara itu, Camat Kesesi, Fuadi Jaman, menuturkan bahwa musrenbang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang kemudian disusun dalam skala prioritas.
“Harapan kami, berbagai usulan masyarakat bisa segera direalisasikan secara bertahap. Ini penting sebagai solusi bagi kondisi yang ada di masing-masing desa,” ujarnya.
Fuadi optimistis bahwa usulan dari musrenbang tingkat kecamatan dapat diperjuangkan di tingkat kabupaten untuk direalisasikan pada tahun 2026.
Ia juga menyebutkan bahwa infrastruktur masih menjadi usulan terbanyak, meskipun ada juga permintaan terkait pelatihan dan pengembangan ekonomi.
“Dengan adanya efisiensi anggaran negara, kami akan mengombinasikan berbagai sumber pendanaan, seperti dana desa, APBD kabupaten, dan bantuan dari provinsi. Kami juga terus mencari peluang sumber pendanaan lain agar program yang dibutuhkan masyarakat tetap bisa terlaksana,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Alakbar – Lingkar.news)
