KUDUS, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, resmi mengubah nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (Bapperinda).
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, telah melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas Bapperinda di Pendopo Kabupaten Kudus pada Rabu, 31 Desember 2025.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kudus melantik Sulistiyowati sebagai Kepala Bapperinda Kabupaten Kudus, bersama enam pejabat struktural lainnya.
“Pembentukan Bapperinda ini merupakan langkah penting setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki dasar perencanaan yang terukur dan akurat,” jelasnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi bekerja secara konvensional, tetapi mengedepankan data, kajian data, dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
“Pelantikan ini menjadi awal penguatan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, berbasis riset, dan inovatif. Kami berharap Bapperinda mampu menjalankan program secara optimal serta menghadirkan perencanaan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sam’ani.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya semangat pengabdian, kolaborasi lintas sektor, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Jajaran Bapperinda diharapkan tidak hanya menjadi perancang program, tetapi juga motor penggerak lahirnya inovasi pembangunan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bapperinda Kabupaten Kudus, Sulistyowati menyampaikan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.
Ia menilai perubahan struktur organisasi menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.
“Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Melalui Bapperinda, kami akan memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, riset, dan inovasi demi mendukung kemajuan Kabupaten Kudus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan seluruh perangkat daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Jurnalis: Mohammad Fahtur Rohman
Editor: Rosyid
