JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di Kementerian PU.
Dody juga menegaskan dirinya tidak berdiskusi secara internal dengan Menteri PU sebelumnya terkait perkara yang tengah diselidiki Kejati DKI. Penggeledahan itu disebut-sebut berkaitan dengan perkara APBN 2023 dan 2024.
“Enggak, enggak ada (diskusi dengan menteri sebelumnya). Emang ini (perkara penggeledahan soal APBN) 2023-2024? Saya enggak tahu malahan. Enggak, benar-benar enggak tahu, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya enggak tahu,” katanya ketika menanggapi pertanyaan awak media dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurut Dody, tidak perlu dilakukan diskusi internal karena perkara tersebut sudah berada di ranah penegak hukum sehingga kementeriannya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencampuri proses penyelidikan yang berlangsung.
“Tapi, ya saya pikir enggak perlu diskusi loh, ngapain diskusi lagi kan? Soalnya barang ini sudah nyeberang ke tempat lain gitu, jadi bukan ranahnya kami,” ujar Dody.
Ia juga menegaskan langkah aktif dari instansinya dikhawatirkan dapat dianggap sebagai obstruction of justice (menghalangi proses hukum) sehingga memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Kalau nanti saya apa? Melakukan suatu pergerakan nanti dikira ini, obstruction of justice. Tapi, sudahlah, kan semuanya sudah kejadian,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Dody mengatakan ruangan kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjadi bagian dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah). Jadi, begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU,” katanya.
Dody menambahkan penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu presiden sehingga ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.
Ia kemudian melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.
Selain ruang kerja menteri dan wakil menteri, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Sumber Daya Air (SDA), termasuk gedung utama kementerian itu.
Dari penggeledahan itu, penyidik Kejati DKI Jakarta menyita sebanyak 16 item. Jenis barang yang disita mayoritas dokumen, termasuk satu unit komputer dan print out. Dokumen paling banyak disita dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
