JAKARTA, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Menteri Agama 2020—2024 Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus kuota haji, Senin, 1 September 2025.
Menag era Presiden Jokowi itu mengatakan hari ini KPK mendalami keterangan yang pernah dia sampaikan saat penyelidikan kasus kuota haji.
Yaqut diperiksa hampir tujuh jam, dari pukul 09.22 WIB hingga 16.20 WIB di Gedung Merah Putih KPK.
“Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di keterangan sebelumnya di penyelidikan. Jadi, ada pendalaman,” ujar Yaqut.
Selain itu, ia mengatakan KPK bertanya sekitar 18 pertanyaan kepada dirinya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
KPK Akan Periksa Orang Terdekat Eks Menag Yaqut Usut Korupsi Kuota Haji
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Pengumuman KPK itu setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
SK Buatan Eks Menag Yaqut Jadi Bukti Kasus Korupsi Kuota Haji
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.
Jurnalis: Anta
Editor: Ulfa Puspa
