JOMBANG, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026, sehingga jumlahnya menjadi sekitar 200 hingga 250 BUMN.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Muktamar Ke-35 Nakhdatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, penutupan 700 BUMN yang merugi atau tidak memiliki kinerja baik itu diproyeksikan akan menghemat sekitar Rp100 triliun dari biaya operasional perusahaan.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah),” ujar Prabowo.
Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengelolaan negara sekaligus memastikan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menghemat Rp50 triliun dari biaya operasional perusahaan yang tidak berkinerja baik. Secara keseluruhan, berbagai penghematan yang dilakukan berhasil menghemat hampir Rp300 triliun.
Presiden mengatakan dana hasil penghematan tersebut akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
“Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” ungkapnya.
Selain efisiensi, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi untuk masuk ke Indonesia, namun berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
