JAKARTA, LINGKAR – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait skema pembiayaan atau pinjaman bagi UMKM yang terlibat dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Novita, pembiayaan ini berkaitan dengan beberapa aspek penting seperti likuiditas, bunga pinjaman, serta keterlibatan lembaga perbankan. Ia pun mempertanyakan detail mekanisme yang akan diterapkan.
“Informasi yang saya terima menyebutkan bahwa Pak Menteri berbicara soal bantuan pinjaman Rp500 juta untuk pelaku UMKM dalam program MBG. Namun, apakah ini pinjaman murni atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa bunga yang akan dikenakan?” kata Novita dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Selain itu, ia juga meminta kejelasan terkait lembaga keuangan yang akan dilibatkan, baik dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Novita menekankan pentingnya menjaga stabilitas likuiditas perbankan, mengingat banyak daerah yang berpartisipasi dalam program MBG.
“Ditambah lagi, ada wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak memengaruhi stabilitas ekonomi atau berisiko memicu krisis moneter?” lanjutnya.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi VII DPR RI dengan Kementerian UMKM pada Rabu ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman tidak hadir. Namun, pihak Kementerian UMKM menyampaikan rencana pemberian permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam program MBG.
Di sisi lain, Komisi VII juga mendorong Kementerian UMKM untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam membahas usulan belanja tambahan, guna meningkatkan kapasitas anggaran yang diperlukan untuk mendukung program tersebut. (RARA-LINGKAR)
