Jakarta, Lingkar.news – Beberapa saran untuk mengurangi sampah dalam pelaksanaan program penyediaan makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah disampaikan oleh organisasi lingkungan hidup WALHI kepada pemerintah.
Abdul Ghofar selaku Manajer Kampanye Polusi dan Keadilan Perkotaan WALHI menyebut bahwa program makan siang bergizi gratis yang akan segera dijalankan dapat meningkatkan sampah kemasan dan sisa makanan jika tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik.
Kepada awak media pada Senin (28/10), dia mengatakan bahwa timbulan sampah dalam penyediaan makan siang gratis bagi siswa antara lain dapat dikurangi apabila siswa digerakkan untuk membawa tempat makanan dan minuman sendiri.
“Kemandirian siswa untuk membawa wadah makanan dan minuman guna ulang dapat terjadi jika ada proses edukasi dari implementasi program makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi,” katanya.
Menurut dia, penyedia jasa katering bisa pula diminta untuk menyediakan wadah makanan dan minuman yang bisa digunakan ulang bagi siswa.
Abdul Ghofar mengatakan, sekolah juga mesti berperan dalam pengelolaan dan penanganan sampah sisa makanan dalam pelaksanaan program makan siang gratis bagi siswa.
“Potensi sampah sisa makanan yang tinggi dapat diantisipasi dengan pemilahan sampah jenis organik, membangun sarana pengolahan sampah organik sederhana seperti lubang kompos, biodigester, atau model pengolahan sampah organik lain,” katanya.
“Hasil kompos dapat dimanfaatkan untuk pemupukan taman atau kebun sekolah,” ia menambahkan.
Ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan secara matang pelaksanaan program makan siang bergizi gratis bagi siswa, mulai dari penyiapan bahan pangan, pengolahan bahan pangan, distribusi makanan, penyajian makanan, sampai penanganan pasca-konsumsi.
Hasil evaluasi uji coba pelaksanaan program dalam beberapa bulan terakhir bisa dijadikan sebagai masukan dalam menentukan menu makanan, pendistribusian makanan, penyajian makanan, sampai strategi pengolahan sampahnya.
“Pemerintah juga harus melibatkan stakeholders daerah seperti dinas lingkungan hidup untuk membantu dalam penyiapan protokol pengelolaan sampah dari program nasional tersebut,” demikian Abdul Ghofar. (rara-lingkar.news)
