Tangerang Selatan, Lingkar.news – Fraksi Partai Golkar MPR RI menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
“Anggarannya, sih, memang 20 persen, tapi penggunanya tidak semua ke pendidikan. Ini yang kami akan suarakan terus agar 20 persen itu murni ke pendidikan,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/05/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Mekeng sebagai respons terhadap isu kesejahteraan guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik berakar pada pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.
Mekeng menilai dalam implementasinya saat ini, anggaran tersebut belum sepenuhnya digunakan secara murni untuk fungsi pendidikan, melainkan kerap terbagi dengan program-program pemerintah lainnya.
“Program-program (pemerintah) yang lain kami setuju, tidak masalah, tapi jangan ambil dari anggaran pendidikan sehingga masalah-masalah yang diteriakkan oleh guru-guru honorer itu bisa diselesaikan, fasilitas, sekolah-sekolah yang rusak itu bisa diselesaikan kalau anggarannya ada,” katanya.
Menurut Mekeng, anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan secara utuh untuk keperluan pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Hal ini mencakup sarana dan prasarana, kebutuhan siswa, hingga kesejahteraan guru.
“Itu satu rangkaian,” tuturnya.
Ia meyakini bahwa optimalisasi alokasi anggaran ini akan menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer. Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar diskusi publik bertajuk “Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak” pada Senin.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani.
Mekeng menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menghimpun pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Sebagai langkah konkret, Fraksi Golkar berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendorong prioritas anggaran pendidikan yang murni.
“Saya rasa Presiden kita juga melihat kebutuhan rakyat dan dia kan semuanya berujung pada kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif,” ucapnya. (rara-lingkar.news)
