JAMBI, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp125 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di Jambi.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres. Bantuan Presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar, dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar 40 miliar. Jadi total 125 miliar,” ujar Raja Antoni seusai rapat koordinasi di Jambi, Selasa (27/10/2026).
Pada tahap pertama, Banpres sebesar Rp85 miliar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta empat kabupaten, yakni Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun.
Sementara itu, Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar disalurkan kepada Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo.
Raja Antoni meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan bantuan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal dengan aparat penegak hukum agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
“Terus berkoordinasi, jangan sampai nanti malah jadi masalah di kemudian hari, mohon pendampingannya dari sejak dini, dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Raja Antoni, dana Banpres dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla, termasuk pembelian peralatan pendukung operasi.
Apabila kondisi kebakaran mulai mereda, bantuan juga dapat diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim karhutla berikutnya. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air saat terjadi kebakaran.
Selain itu, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat yang terdampak karhutla.
Menhut menjelaskan, Banpres Rp125 miliar merupakan dukungan tambahan di luar pengadaan helikopter, operasi modifikasi cuaca (OMC), pengerahan pasukan darat, dan pengadaan peralatan yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani karhutla.
Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan.
“Ini adalah tanggung jawab kolektif kita dan oleh karena itu sekaligus saya meminta kepada masyarakat ya agar tidak lagi membakar hutan dan lahan,” ujar Raja Antoni.
(Ant/Lingkar.news)
