JAKARTA, Lingkar.news – Ada penambahan pasal dan sejumlah perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) yang disahkan pada Selasa, 9 Juli 2024.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam yang sudah berusia lebih dari 30 tahun dibutuhkan untuk mengikuti kondisi relevan saat ini.
UU Konservasi Sumber Daya Alam diperlukan juga untuk mempersiapkan strategi kebijakan mengimbangi dinamika dan menjawab kebutuhan yang ada saat ini serta diskursus terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
Siti Nurbaya Bakar menyebut inisiatif perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 oleh DPR RI merupakan langkah yang efektif dalam rangka menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sembari membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat.
“Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi penting dalam upaya menjaga relevansi prinsip-prinsip konservasi yang diperkuat implementasinya dengan kondisi saat ini,” jelasnya, Selasa, 9 Juli 2024.
Adapun beberapa perubahan pengaturan dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam terbaru adalah adanya penambahan Bab 8A tentang Pendanaan; perubahan terhadap Bab 9 tentang Peran Serta Masyarakat; menghapus Bab 10 tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan; penambahan 8 pasal baru dan perubahan terhadap 17 pasal.
Berikut ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
24 Pasal Dipertahankan
Sejumlah poin penting dalam revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam yakni terdapat 24 dari 45 pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tetap dipertahankan.
Materi Baru 21 Pasal
Kemudian terdapat esensi kebaruan pada 21 pasal yang mencakup pengaturan kegitatan di kawasan pelestarian alam (KPA) dan kawasan suaka alam (KSA), kawasan di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K), dan area preservasi.
Aspek Larangan, Sanksi dan Pidana
Penguatan larangan, sanksi dan pidana untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA dengan norma larangan tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar termasuk kejahatan yang mempergunakan media sosial.
Demikian pula klausul mempertegas dan memperberat sanksi pidana termasuk pemberatan sanksi untuk korporasi; sanksi pidana tambahan antara lain pembayaran ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, serta biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa.
Aspek Pendanaan
Aspek pendanaan konservasi untuk biodiversity dalam pola-pola dana konservasi, dana perwalian, serta insentif.
Penguatan Peran Serta Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan konservasi, telah diatur dalam RUU Konservasi Sumber Daya Alam ini, dengan menegaskan posisi dan peran masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang diperkuat dengan berbagai instrument kebijakan, yang dalam implementasinya, akan selalu berkaitan dengan berbagai relevansi sosial.
Aspek Pengawetan dan Pemanfaatan
Penambahan aspek ini lebih bersifat sebagai “payung”, yang mana akan dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. UU Konservasi Sumber Daya Alam ini memandatkan penyusunan 17 peraturan pemerintah. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)