JAYAPURA, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat penguatan ekonomi serta penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Papua.
Langkah ini perlu diambil karena wilayah tersebut dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan dan keterbatasan infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan tidak dapat lagi ditangani secara parsial.
Hal ini dikarenakan penanganannya melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, sehingga diperlukan wadah koordinasi yang lebih kuat melalui Pansus.
Sinkronisasi Kebijakan Lintas Sektor di Papua
Selama ini, isu perbatasan lebih sering ditangani melalui panitia kerja (panja) dengan ruang lingkup terbatas pada mitra komisi tertentu. Padahal, persoalan di lapangan mencakup banyak sektor, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pelayanan publik.
“Persoalan di lapangan menyangkut lintas sektor mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Rifqinizamy di Jayapura, Senin (9/2/2026).
Pembentukan Pansus ini akan dibahas bersama seluruh fraksi di DPR RI untuk mencapai kesepahaman politik. Tujuannya agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat dan mampu mendorong sinkronisasi program pusat-daerah secara berkelanjutan.
Dorong Perbatasan Papua Jadi Pusat Pertumbuhan
Rifqinizamy menekankan bahwa wilayah perbatasan tidak boleh hanya dianggap sebagai “beranda negara”.
“Kawasan ini harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga melalui perdagangan lintas batas dan pengembangan UMKM.” tandasnya.
Selain regulasi, pembangunan fisik tetap menjadi prioritas utama. Fasilitas seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan penghubung, sarana kesehatan, dan pendidikan harus dioptimalkan agar daya saing masyarakat meningkat.
“Pada Rabu (4/2/2026), kami sudah melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Kota Jayapura guna melihat langsung kondisi di sana,” tambahnya.
Hasil kunjungan tersebut mengonfirmasi perlunya percepatan infrastruktur karena aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan tersebut terbukti memberikan dampak signifikan bagi ekonomi warga setempat.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
