JAKARTA, Lingkar.news – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ia menilai langkah itu penting untuk mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kita perlu memitigasi risiko. Tanpa rasionalisasi, kami khawatirkan akan muncul banyak masalah di kemudian hari,” kata Lukmanul, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, rasionalisasi diperlukan sebagai bentuk mitigasi berbasis data faktual dan proyeksi ekonomi yang terukur agar pelaksanaan program daerah tidak terganggu di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Lukmanul, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang, terutama komoditas yang masih bergantung pada impor.
Sementara itu, kenaikan harga BBM non-subsidi turut menekan biaya operasional kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan.
“Akan muncul banyak celah persoalan kalau kita tidak melakukan upaya preventif terkait anggaran daerah. Karenanya, saya meminta dilakukannya rasionalisasi anggaran dengan penyesuaian yang diperlukan,” ujarnya.
Lukmanul juga menyoroti kenaikan harga bahan bangunan yang pada Juni ini diperkirakan naik 5 hingga 12 persen. Kondisi tersebut akan langsung memengaruhi proyek-proyek fisik di Jakarta.
“Kalau kita bersikukuh dengan nilai yang dipatok sebelumnya, pasti akan terjadi persoalan dalam pelaksanaannya,” katanya.
Anggota Komisi C DPRD DKI itu menilai tanpa penyesuaian, eskalasi biaya dapat berdampak pada kualitas pekerjaan maupun beban pelaksana proyek di lapangan. Vendor berpotensi kesulitan menutup biaya operasional apabila anggaran tidak disesuaikan dengan kondisi pasar.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menyebut realisasi pendapatan daerah pada 2025 yang mencapai Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target Rp84,45 triliun menjadi indikator bahwa upaya penguatan pendapatan perlu terus dilakukan.
“Optimalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja merupakan dua hal yang harus dilakukan bersamaan,” ujar politisi PAN ini.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
