Jakarta, Lingkar.news – Realisasi penerimaan pajak di Jakarta Pusat telah mencapai 52,88 persen atau sebesar Rp54,15 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Rp102,41 triliun.
“Kanwil DJP Jakarta Pusat menunjukkan pertumbuhan -3.43 persen hingga 31 Juli 2024. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp54,15 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat
Eddi Wahyudi di Jakarta, Jumat (16/8).
Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakpus terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp32,84 triliun atau 54,84 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp21,21 triliun atau 50 persen dari target serta Pajak Lainnya Rp44,23 miliar atau 103,38 persen dari target.
Eddi menyebutkan, kontribusi dominan penerimaan Juli diperoleh dari sektor perdagangan sebesar Rp2,6 triliun, sektor administrasi pemerintahan sebesar Rp1,20 triliun, sektor transportasi sebesar Rp588,74 miliar dan sektor jasa keuangan sebesar Rp502,50 miliar.
Meskipun terjadi pertumbuhan sebesar 32,39 persen yoy pada sektor administrasi pemerintahan, kata Eddi, secara keseluruhan pertumbuhan realisasi neto pada Juli 2024 menunjukkan kontraksi secara landai pada angka -1.01 persen yoy.
Hal ini disebabkan adanya penurunan pada penerimaan neto sektor industri pengolahan (kontraksi -68.86 persen yoy), pertambangan (kontraksi sebesar -27.86 persen yoy) dan perdagangan (kontraksi sebesar -4.64 persen yoy).
“Sehingga sekalipun terdapat pertumbuhan yang positif pada 11 dari 16 sektor, namun secara keseluruhan, realisasi penerimaan neto bulan sampai bulan Juli terkontraksi,” kata Eddi.
Selain itu, Eddi menjelaskan, secara regional realisasi penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar Rp741,43 triliun atau 56,29 persen dari target.
Menurut Eddi, prospek ekonomi regional Jakarta tetap terjaga bila didukung oleh ekonomi yang tumbuh, inflasi yang terkendali, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona optimis dan konsumsi yang terjaga kuat.
Hal ini dipaparkan dalam penyampaian Kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta yang diadakan secara daring yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta Mei Ling.
“Kinerja APBN hingga akhir Juli tetap tangguh, namun risiko terus diantisipasi dan dimitigasi,” kata Mei Ling. (rara-lingkar.news)
