JEMBER, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak melakukan supervisi ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 31 kecamatan, Jumat (29/05/2026).
Kegiatan ini melibatkan personel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, TNI, dan Polri. Dalam pelaksanaannya, petugas dari Kabupaten dan Kecamatan yang terlibat dibagi beberapa tim menyesuaikan lokasi dapur SPPG.
Pada supervisi di Kecamatan Tempurejo, Satgas yang dipimpin oleh Camat Tempurejo Muhammad Najmul Huda melakukan peninjauan di lima titik SPPG.
Najmul Huda mengatakan bahwa dalam sidak dan evaluasi kegiatan pelaksanaan MBG di wilayahnya memastikan kesesuaian prosedur operasional standar (SOP) yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sejauh mana pelaksanaan program MBG itu sesuai tidak dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, sesuai tidak dengan apa yang sudah ditetapkan oleh BGN,” jelasnya.
Berdasarkan hasil supervisi gabungan, kata Najmul Huda, ditemukan persoalan teknis pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum tersedia maupun belum memenuhi standar operasional.
“Temuannya terkait dengan penyempurnaan IPAL, jadi Ipal ini masih proses, yang dua SPPG sudah selesai, yang tiga titik masih proses penyesuaian Ipal dengan spesifikasi yang sudah ditentukan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Dian Putri Sholehah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menjelaskan bahwa masih ada SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Di Tempurejo ini sudah 4 SPPG yang memiliki SLHS, namun ada satu SPPG yang masih proses pengajuan SLHS nya dalam melengkapi dokumennya,” katanya.
Staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Aryana Yulita Pratiwi, memaparkan tiga poin penting fokus supervisi ketenagakerjaan di SPPG Tempurejo.
“Fokus supervisi yaitu jumlah tenaga kerja 30 persen dari warga setempat, kemudian fasilitas dari tenaga kerjanya itu sudah terpenuhi baik itu dari BPJS ketenagakerjaan maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu kami memeriksa untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3),” jelasnya.
Staf bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Dewi Kurnia mengungkapkan bahwa ada sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar operasional.
“Proses pencucian membutuhkan water heater, tadi ada beberapa water heater ada yang rusak , dan ada yang masih proses untuk pengadaan, itu yang perlu kami evaluasi supaya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh BGN,” katanya.
Oleh sebab itu, Dewi menekankan agar pihak SPPG betul-betul menjalankan instruksi dan aturan dari BGN. “Kita lebih mengevaluasi dari kegiatan yang sudah ada, intinya penekanan yang sesuai dengan setandar operasional dari BGN itu yang kami inginkan,” jelasnya.
Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Haidori memastikan pemberdayaan produk lokal dalam pemenuhan menu MBG sudah sesuai dengan harapan.
“Alhamdulillah di Tempurejo ini ada SPPG yang tersebar di lima desa, dan semua UMKM yang ada di desa masing-masing itu diperdayakan dan difungsikan oleh SPPG itu,” ujarnya.
“Karena kalau tidak mengambil dari daerah setempat ini akan menimbulkan permasalahan dan kecemburuan sosial,” katanya.
Sementara itu, Deny Hermawan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Jember menjelaskan bahwa sampah dari SPPG harus dipilah-pilah sesuai jenisnya.
“Untuk pengolahan sampah masih minim sekali, dari SPPG masih belum melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik begitu,” katanya.
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Agus Taryono mengatakan pentingnya sistem drainase lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas SPPG.
“Namun setelah kami evaluasi ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi syarat terkait dengan drainase lingkungan,” jelasnya.
“Karena drainase lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya salah satunya ya itu pemanfaatan hidrologinya,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
