SURABAYA, Lingkar.news – Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatatkan nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tertinggi di Indonesia. Hingga 7 Juli 2026, total transaksi KDKMP Jatim mencapai Rp17,45 miliar, atau lebih dari separuh total transaksi nasional yang mencapai Rp30,06 miliar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut menunjukkan koperasi desa tidak hanya telah terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga mulai menjalankan fungsi ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan melalui koperasi. Tingginya nilai transaksi ini menandakan aktivitas ekonomi di tingkat desa telah mulai bergerak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat (17/7/2026).
Berdasarkan data simkopdes.go.id/pers/dashboard, nilai transaksi KDKMP di Jawa Timur mencapai Rp17,45 miliar, atau sekitar 58 persen dari total transaksi nasional sebesar Rp30,06 miliar.
Menurut Khofifah, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi desa.
Sebelumnya, Jawa Timur juga menjadi provinsi pertama yang menuntaskan pembentukan badan hukum bagi 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Capaian itu dinilai menjadi fondasi penting agar seluruh koperasi dapat segera beroperasi dan menjalankan kegiatan ekonomi secara optimal.
Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa tantangan berikutnya bukan lagi membentuk koperasi, melainkan memastikan setiap koperasi mampu berkembang menjadi pusat layanan ekonomi desa yang profesional, sehat, dan berkelanjutan.
“Target kita bukan hanya banyak koperasinya, tetapi koperasinya benar-benar hidup, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Koperasi harus hadir memperkuat UMKM, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa,” katanya.
Untuk memperkuat peran tersebut, Pemprov Jatim mendorong KDKMP membangun kolaborasi dengan berbagai pelaku ekonomi lokal, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok nelayan, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Kolaborasi itu diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Khofifah optimistis nilai transaksi KDKMP di Jawa Timur akan terus meningkat seiring semakin optimalnya operasional koperasi di seluruh desa dan kelurahan.
“Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh koperasi di Jawa Timur untuk terus meningkatkan pelayanan, memperluas usaha, dan menghadirkan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Koperasi yang kuat akan menjadi fondasi penting menuju desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
