SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah Kota Semarang mendorong pembaruan regulasi pendidikan lantaran dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, berpendapat tantangan dunia pendidikan saat ini membutuhkan regulasi yang adaptif terhadap keterbukaan informasi dan tuntutan keterampilan abad 21.
Rencana pembaruan regulasi pendidikan itu akan disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan.
“Peraturan yang ada sudah tidak relevan. Anak-anak menghadapi tantangan baru yang tidak terakomodasi dalam regulasi lama,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.
Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan, Agustina menekankan pentingnya fasilitas penunjang belajar di luar ruang kelas, seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga.
Agustina mencontohkan Perpustakaan Pemerintah Kota yang memiliki potensi besar namun, belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia mengusulkan agar perpustakaan tersebut dapat diakses hingga malam hari oleh pelajar.
Kemudian, laboratorium dan sarana olahraga, dapat dilakukan pemanfaatan bersama antar sekolah guna menghemat anggaran pembangunan.
“Kita ingin penyelenggaraan pendidikan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak hanya soal ruang kelas dan kurikulum, tapi juga sarana pendukungnya,” tegasnya.
Namun, Wali Kota juga tak menampik bahwa pembangunan fasilitas di setiap sekolah akan membutuhkan biaya besar, sementara banyak sekolah di kota tidak memiliki lahan memadai.
“Fasilitas belajar ini perlu dimasukkan dalam substansi perda. Kalau hanya fokus pada ruang kelas dan anggaran rutin, target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan sulit dicapai,” katanya.
Agustina juga menyinggung perlunya evaluasi program sekolah gratis agar mencakup lebih banyak siswa, termasuk yang bersekolah di lembaga swasta.
Meskipun terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang belum sejalan dengan UUD 1945, pemerintah daerah tetap dapat menyusun formulasi agar sekolah swasta mendapat dukungan setara.
“Namun karena biaya pembangunan cukup besar, sehingga fasilitas bersama bisa menjadi solusi,” katanya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Ulfa Puspa
