SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum menerapkan kebijakan enam hari sekolah dalam waktu dekat pada 2026.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pemerintah ingin memastikan keputusan yang diambil benar-benar komprehensif serta mewakili aspirasi seluruh unsur masyarakat.
“Apakah tetap lima hari atau nanti enam hari sekolah, ini masih proses kajian. Agar lebih komprehensif, masukan dari seluruh masyarakat masih kami himpun. Nantinya kesimpulan yang diambil harus bisa menggambarkan keseluruhan unsur,” ujar Sumarno baru-baru ini.
Kajian yang masuk saat ini dinilai belum cukup menggambarkan pandangan dari semua pihak terkait. Pengajuan kajian yang telah diterima belum dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Kemudian, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, pemerintah juga meminta agar kajian tersebut diperluas dengan melibatkan stakeholder lain yang belum terakomodasi.
“Sudah ada ajuan ke kami, tapi bagi saya masih kurang. Makanya saya minta tambahan kajian lagi, termasuk masukan dari beberapa stakeholder yang belum masuk dalam kajian ini,” jelasnya.
Sumarno menegaskan bahwa dokumen yang ada saat ini bukanlah hasil kajian final, melainkan bahan awal yang masih perlu ditelaah lebih lanjut sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
“Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan ke Pak Gubernur. Jadi bagi saya, ini belum bisa menjadi kesimpulan,” tegasnya.
Hingga saat ini, Pemprov Jateng juga belum mengumumkan mekanisme penerapan kebijakan enam hari sekolah, apakah akan dilakukan melalui uji coba terlebih dahulu atau langsung diberlakukan.
“Seluruh keputusan, akan sangat bergantung pada hasil kajian akhir agar kebijakan yang diambil dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan siswa dan guru,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Ulfa Puspa
