SEMARANG, Lingkar.news – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menargetkan melakukan perbaikan infrastruktur Kota Semarang dalam 100 hari kerja.
Agustin mengatakan pihaknya menggandeng semua organisasi perangkat daerah untuk membantu merealisasikan pembangunan di Kota Semarang.
“Kita sedang dalam upaya 100 hari menyelesaikan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah Semarang yang aman dan nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Jadi kita perintahkan dinas terkait untuk menyelasaikan masalah yang merupakan keluhan masyarakat, entah yang ada di medsos saya, pemkot, atau milik teman-teman PU. Karena kalau sudah masuk media sosial itu berarti sudah ada peringatan dari pengguna,” ujarnya, saat meninjau perbaikan Jalan KH Ahmad Dahlan Semarang, Jumat, 7 Maret 2025.
Dia menyebutkan bahwa anggaran perawatan infrastruktur Kota Semarang tahun 2025 lebih sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Memang ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat, yang mana kita masuk pada anggaran tahun 2025 ini, ada beberapa hal yang tidak tersedia, salah satunya adalah biaya perawatan yang kurang banyak. Nanti akan kita ubah, kita buat jika ada gangguan seperti jalan bolong, jalan rusak, itu langsung bisa ditangani menggunakan biaya perawatan itu,” jelasnya.
Pengurangan anggaran tersebut dilakukan lantaran Pemerintah Kota Semarang berhati-hati dalam melakukan penganggaran, terutama dalam bidang perawatan. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan KPK di Pemkot Semarang pada 2024.
“Sepertinya ada penganggaran yang kurang ya, kurang sekali, saya tanya kenapa beda dengan tahun sebelumnya, karena ada kekhawatiran ini tidak berupa pasal langsung, jadi pemkot ini sedang menjaga akuntabilitasnya agar tidak tercela, maka biaya perawatan ini sangat hati-hati,” ujarnya.
Oleh karena itu Agustin menegaskan bahwa pihaknya bersama-sama mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran Pemerintah Kota Semarang.
“Maka itu saya memberikan kekuatan pemerintah kota agar membantu masyarakat dengan cara yang baik, dan saya hadir di masyarakat untuk memberikan kesan yang baik, dan target 100 hari kerja, infrastruktur masyarakat penggunaannya memenuhi standar akuntabilitas yang benar,” tandasnya. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Lingkar.news)
