BANDUNG, LINGKAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 diprediksi akan berdampak signifikan pada sektor perhotelan dan restoran di provinsi ini.
Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan hotel pada hari kerja berasal dari aktivitas pemerintah, seperti perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan resmi lainnya. “Sekitar 60 persen pendapatan hotel dari hari kerja didorong oleh kegiatan pemerintah. Dengan adanya efisiensi anggaran, sektor perhotelan akan sangat terpengaruh,” ujarnya di Gedung BPS Jawa Barat, Rabu (5/2).
Darwis menambahkan, selain sektor hotel, efisiensi anggaran juga dapat berdampak pada aktivitas bisnis restoran. Meski demikian, BPS masih terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Pada tahun 2024, perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 4,95 persen, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,00 persen. Pertumbuhan ini juga lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,03 persen dan belum memenuhi target yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat dalam RKPD 2024 sebesar 5,67 persen.
Struktur ekonomi Jawa Barat masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 41,39 persen. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,34 persen, sedangkan sektor pertambangan, listrik, dan gas mengalami kontraksi.
Darwis menjelaskan, tanpa memperhitungkan sektor migas, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebenarnya mencapai angka yang lebih tinggi, yaitu 5,12 persen. “Jika tanpa migas, Jabar memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan angka keseluruhan,” katanya.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh ekspor barang dan jasa yang mencapai 12,09 persen. Industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 1,51 persen. Dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 2,05 persen.
Dengan berbagai tantangan yang ada, BPS berharap kebijakan efisiensi anggaran dapat dikelola secara bijak sehingga dampaknya terhadap sektor ekonomi tidak terlalu signifikan. (RARA-LINGKAR)
