JAKARTA, Lingkar.news – Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa, pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan mengamankan sebanyak 10 orang.
Meski demikian, pihaknya mengaku belum bisa menyampaikan informasi secara detail terkait OTT KPK di Sidoarjo tersebut.
“Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud. Sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 26 Januari 2024.
Ali mengatakan, OTT tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.
Ia mengungkap, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.
“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN. Ada sekitar 10 orang yang diperiksa,” kata Ali.
Namun begitu, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT.
Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud, karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),” bebernya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur memastikan jika layanan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, berjalan normal menyusul adanya beberapa ruangan yang telah disegel oleh KPK.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, pada Jumat, 26 Januari mengatakan bahwa, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Kepala BKD Sidoarjo Makhmud terkait dengan layanan di kantor tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dan dipastikan layanan tetap berjalan seperti biasa,” kata Wakil Bupati Subandi saat dikonfirmasi via telepon.
Disinggung terkait ASN yang ditangkap oleh KPK, dirinya mengatakan jika sampai saat ini masih belum bisa memberikan statemen pasti.
“Saya tidak tahu kalau itu,” ucapnya singkat.
Dari info yang dihimpun, KPK mulai melakukan pemeriksaan sejumlah ASN di Sidoarjo tersebut sejak Kamis, 25 Januari 2024.
Para ASN yang diduga terlibat dalam kasus tersebut sebanyak 3 orang dan juga pegawai bank.
Pelayanan di kantor BPPD Sidoarjo juga tampak sepi, usai dilakukan penyegelan ruangan. Ruangan yang disegel tersebut salah satunya adalah ruang Kabid Pajak Daerah BPHTB. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
