JAKARTA, Lingkar.news – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengikuti arahan DPR RI terkait penundaan rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pernyataan tersebut disampaikan Joao sebagai respons atas pesan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor tersebut ditunda sementara.
“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao saat dihubungi di Jakarta, Senin (23//2/2026).
DPR Minta Impor 105.000 Pikap Ditunda
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda terlebih dahulu rencana impor kendaraan tersebut.
Menurutnya, penundaan diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas secara rinci rencana impor tersebut setelah kembali.
Ia juga menilai Presiden akan meminta pendapat serta menghitung kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum keputusan final diambil.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.
Baca juga: Jaga Industri Otomotif Nasional, Kadin Minta Presiden Batalkan Impor 105.000 Mobil Pikap
Rencana Impor dari Perusahaan India
Kabar impor sebelumnya diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), pada 4 Februari 2026 melalui laman resmi perusahaan. M&M menyatakan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio.
Joao kemudian mengonfirmasi bahwa total kendaraan yang akan diimpor mencapai 105.000 unit, terdiri dari 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Baca juga: DPR: Impor 105.000 Mobil India untuk KDKMP Bertentangan dengan Komitmen Prabowo
Industri Nasional Mampu Produksi Pikap
Di sisi lain, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri.
Menurut Agus, apabila pengadaan 70.000 unit pikap 4×2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.
Pernyataan tersebut memperkuat dorongan agar pemerintah mempertimbangkan kemampuan industri otomotif nasional sebelum mengambil keputusan impor dalam jumlah besar.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
