SIGI, Lingkar.news – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong transformasi digital dalam tata kelola pertanian di Sulawesi Tengah melalui integrasi data petani secara menyeluruh.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa (1/7/2026).
Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh kebijakan dan program bantuan sektor pertanian disusun berdasarkan data yang akurat, sehingga tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, digitalisasi menjadi fondasi untuk memperkuat perencanaan, penyaluran bantuan, hingga penyusunan kebijakan berbasis data di Sulawesi Tengah.
Anwar Hafid mengatakan seluruh data petani sudah harus terintegrasi secara digital agar pemerintah memiliki basis data yang lengkap dan akurat dalam mengambil setiap kebijakan.
“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Anwar Hafid, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada data lahan, tetapi juga harus mencakup kondisi sosial petani agar setiap program pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap petani penggarap yang selama ini kerap belum tersentuh berbagai program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
“Tujuan akhir semua program ini adalah kesejahteraan petani. Kita tidak boleh hanya melihat lahannya, tetapi juga melihat kondisi keluarganya, pendidikan anak-anaknya, hingga akses mereka terhadap layanan kesehatan,” kata dia.
Anwar Hafid Minta Pemda Aktif Dukung Program Cetak Sawah Baru
Selain digitalisasi tata kelola pertanian, Anwar Hafid mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program cetak sawah baru yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian.
Ia menilai pemerintah daerah harus memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar layak dikembangkan agar program tersebut berjalan efektif dan mampu mendukung target nasional.
“Jangan sampai lokasi ditentukan hanya berdasarkan peta di atas meja tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kita yang paling tahu kondisi daerah kita,” katanya.
Anwar Hafid kembali menegaskan bahwa keberhasilan program cetak sawah baru membutuhkan sinergi seluruh pihak agar target penambahan luas lahan pertanian tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jurnalis: Hms
