Tag: RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai perampasan aset pejabat yang tak tercatat di LHKPN berisiko melanggar HAM ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin Panja RUU Perampasan Aset. RDPU dipercepat saat reses untuk mengejar target penyelesaian 15 ...

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur perampasan harta pejabat yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai LHKPN.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan RUU Perampasan Aset bisa menjadi bumerang jika mengabaikan kepastian hukum dan prinsip demokrasi.

Komisi III DPR meminta RUU Perampasan Aset mengatur tegas penindakan pihak ketiga yang terlibat aliran uang kejahatan untuk memaksimalkan pemulihan ...

Komisi III DPR menyerap aspirasi hampir 60 pihak untuk penyusunan draf RUU Perampasan Aset, termasuk masukan soal pengawasan dan perlindungan ...

Komisi III DPR RI memperkuat pengawasan APH dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah abuse of power.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan RUU Perampasan Aset harus dilengkapi pengawasan agar kewenangannya tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.

Komisi III DPR membuka peluang tindak pidana judi online masuk sasaran RUU Perampasan Aset. Pembahasan masih dalam tahap pendalaman dan ...

Komisi III DPR RI mengusulkan 13 jenis tindak pidana masuk RUU Perampasan Aset, mulai dari narkoba, TPPO, hingga korupsi.

Rieke Diah Pitaloka menyoroti mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset. Perampasan harta hasil kejahatan harus transparan dan diawasi pengadilan.

AMPB meminta maaf dan mengklarifikasi kepulangan massa Pati lebih awal dari Jakarta usai aksi di DPR dan berterima kasih kepada ...

Demo di depan DPR 27 Agustus 2026 diikuti AMPB, AMDB, GERAM, dan RMP4 dengan tuntutan berbeda, dari RUU Perampasan Aset ...

DPR RI membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan masukan RUU Perampasan Aset melalui RDPU Komisi III.

Pimpinan DPR RI meneken komitmen mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 dan siap mundur jika target tersebut ...

Koordinator AMPB Botok mendesak pimpinan DPR mundur jika RUU Perampasan Aset tak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Rapat Paripurna DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026, bertepatan dengan aksi massa di ...

Ketua DPR Puan Maharani memastikan DPR siap menerima aspirasi demonstran 27 Agustus 2026 dan meminta peserta aksi menjaga ketertiban.

Jelang aksi 27 Agustus 2026 di depan DPR RI, massa mulai menyiapkan spanduk, atribut, makanan, dan air mineral.