JAKARTA, Lingkar.news – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertahanan menyiapkan 10.000 prajurit untuk misi kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan prajurit TNI yang disiapkan akan fokus pada upaya pemulihan situasi di Gaza, salah satunya pada sisi kesehatan.
“Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat, 14 November 2025.
Fokus utama personel tersebut adalah membantu warga yang terdampak perang, mulai dari pelayanan medis hingga pembangunan fasilitas penting bagi masyarakat yang masih bertahan di zona konflik.
“Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” sambungnya.
Selain mengerahkan pasukan, Pemerintah Indonesia juga memastikan dukungan rutin berupa bantuan logistik terus berjalan, termasuk melalui metode airdrop yang selama ini sudah dilakukan TNI AU.
Namun, mengenai kapan tepatnya pasukan perdamaian diberangkatkan, Syafriem belum dapat memberi kepastian dan menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap menjalankan setiap keputusan pemerintah, terutama terkait komitmen Indonesia dalam misi perdamaian.
“Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” kata Freddy.
Freddy menambahkan, keterlibatan TNI dalam misi luar negeri merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah. Secara teknis, pasukan TNI disebut telah memiliki kesiapan yang mumpuni, baik untuk operasi militer maupun tugas kemanusiaan.
“Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan,” jelas Freddy.
Walaupun berbagai aspek sudah disiapkan, keputusan akhir untuk pengerahan pasukan tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat dan Panglima TNI.
“Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” ucapnya.
