JAKARTA, LINGKAR – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak akan memiliki ruang gerak yang signifikan jika bergabung dengan Partai Gerindra. Menurutnya, posisi Gibran akan tertutupi oleh dominasi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI saat ini.
“Auranya (Gibran) ketutup Prabowo,” ujar Adi kepada media, Jumat 07 Desember 2024.
Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Gibran lebih baik bergabung dengan Partai Golkar karena akan memiliki peluang lebih besar untuk berakselerasi. Golkar, menurut Adi, tidak memiliki presiden atau wakil presiden saat ini, sehingga memungkinkan Gibran untuk memainkan peran strategis. Ia juga menyebut bahwa status Gibran sebagai anggota kehormatan Golkar menjadi sinyal kuat bahwa Golkar kini memiliki wakil presiden dalam struktur politiknya.
Adi juga melihat bahwa mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mendapatkan perlindungan politik yang lebih baik jika bergabung dengan Partai Golkar, terutama bila menghadapi tekanan dari PDI Perjuangan. Menurutnya, Golkar dapat menjadi tempat berlindung yang strategis bagi Jokowi jika konflik politik antara PDI Perjuangan dan Golkar semakin memanas.
Ia menambahkan bahwa bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Golkar berpotensi mendinamiskan hubungan politik dengan Partai Gerindra. Adi menilai bahwa baik Jokowi maupun Gibran tidak ingin dilihat sebagai subordinat yang berada di bawah bayang-bayang Gerindra.
Lebih lanjut, Adi menyebut bahwa status Jokowi dan Gibran sebagai anggota kehormatan Golkar menguatkan posisi politik mereka. Meski tidak ada kejelasan mengenai kewenangan anggota kehormatan tersebut, Adi menyatakan bahwa keberadaan mereka di Golkar memberikan daya tawar politik yang lebih kuat, mengingat partai ini memiliki perolehan suara legislatif sebagai runner-up.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Hasto menyebut bahwa keputusan ini diambil karena ketidaksesuaian Jokowi dan keluarganya dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa kepemimpinan Soekarno di Partai Nasional Indonesia (PNI). (RARA – LINGKAR)
