JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah memulai pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam, 27 Desember 2025.
“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” katanya.
Teddy menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit hunian yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan rampung pada pekan ini.
Lebih lanjut, Teddy menyampaikan hunian yang dibangun akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar, antara lain sanitasi air bersih, rumah ibadah, jaringan listrik, akses WiFi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.
Selain pembangunan hunian tetap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara paralel juga memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membangun hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah mulai dibangun pada pekan lalu di atas lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN.
Selanjutnya, pembangunan 2.500 unit hunian tahap kedua direncanakan dimulai pada awal pekan depan.
Seluruh pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain berada di luar kawasan rawan bencana, memiliki akses memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.
Teddy menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut, terutama dalam penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian yang telah disiapkan.
“Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
