Mataram, Lingkar.news – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera menyusun kajian risiko bencana sebagai langkah strategis menekan angka korban jiwa dan kerugian materiil.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, pada Jumat (24/7/2026) menegaskan bahwa investasi melalui kajian risiko jauh lebih efisien dibandingkan menanggung biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang jauh lebih besar.
Suharyanto menjelaskan, NTB merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi, menempati peringkat keempat tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan catatan 61 kejadian bencana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2015-2025).
Suharyanto mengatakan, Karena untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu lebih besar biayanya.
“Itu kalau kita berbicara letak geografis Indonesia. Jadi, NTB itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Itu sudah tinggi sekali” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa Kabupaten Bima menjadi daerah dengan frekuensi bencana tertinggi di NTB, yakni sebanyak 12 kejadian dalam satu dekade terakhir. Selain ancaman bencana hidrometeorologi, seluruh wilayah NTB juga masuk dalam kategori risiko sedang hingga tinggi untuk bencana kekeringan.
Suharyanto menegaskan, Jadi, kami harap Pak Gubernur bersama bupati/wali kota harus melakukan pemetaan risiko kebencanaan di daerahnya.
Terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan, Suharyanto menyebut NTB tidak termasuk prioritas nasional karena bukan merupakan lahan gambut, sehingga penanganan kekeringan melalui modifikasi cuaca dinilai lebih efektif.
Suharyanto menjelaskan, Kalau kebakaran hutan dan lahan di NTB relatif lebih sedikit. Kalau pun tinggi kebakaran hutannya NTB dan NTT, tapi tidak masuk daerah prioritas, karena bukan lahan gambut.
Suharyanto menambahkan, Makanya ada Instruksi Presiden, itu hanya 6 provinsi yang masuk prioritas kebakaran hutan dan lahan karena susah dipadamkan itu ada di Sumatera dan Kalimantan.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah daerah harus memulihkan ekosistem hutan yang rusak guna meminimalisir risiko bencana berulang di wilayah terdampak.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengakui bahwa laju kerusakan hutan di Kabupaten Dompu dan Bima menjadi faktor utama tingginya risiko bencana di wilayah tersebut.
Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, Kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran. Masalah di Dompu dan Bima ini masalah hutan yang sudah rusak. Nanti kami bahas bersama Bupati Bima dan Dompu untuk memperbaiki hutan di sana.
Lalu Muhamad Iqbal menambahkan, Bencana di sana sudah masuk kalender. Jadi kita harus sama-sama melakukan penghijauan kembali. Karena itu, ini harus menjadi catatan untuk kita perbaiki bersama-sama.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
