Bima, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 dari Kementerian PU.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima Taufik mengatakan dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum.
“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya di Bima, Jumat (23/10/2026).
Untuk sektor irigasi, alokasi tahap pertama mencapai Rp105,6 miliar melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI), dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Anggaran tersebut mencakup pembangunan tujuh embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) pada 17 titik. Sementara itu, kelanjutan program irigasi tahap kedua pada 2026 masih dibahas untuk memperluas layanan pengairan bagi lahan pertanian.
Fokus Pembangunan Jalan dan Pengendalian Banjir
Ia menjelaskan, pada sektor jalan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap pertama 2026 telah mengalokasikan pagu Rp25 miliar untuk penanganan ruas SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae. Adapun pengendalian banjir mencakup normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar. Kedua pekerjaan tersebut sedang dalam tahap pelaksanaan fisik.
Penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar masih dalam proses tender. Untuk melanjutkan upaya tersebut, pemerintah daerah mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar pada 2027. Pada tahun yang sama, Kabupaten Bima juga masuk dalam dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar. Kabupaten lainnya adalah Lombok Utara.
Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027. Pemkab Bima juga menyiapkan persyaratan kesiapan program agar usulan tersebut memenuhi ketentuan dan berpeluang mendapatkan dukungan pusat. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
