Lombok Tengah, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat pemantauan harga berkala dan menguatkan koordinasi bersama Bulog maupun pelaku usaha dalam rangka menjaga inflasi serta memastikan mekanisme pasar berjalan efektif.
“Tekanan harga ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Lalu Moh Faozal saat menghadiri kegiatan seremoni gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).
Ia mengatakan bahwa potensi sektor pertanian kini menjadi perhatian utama, mengingat posisi strategis NTB yang telah tumbuh menjadi penyangga pangan nasional.
“Meski menyimpan potensi besar, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mencermati dinamika inflasi NTB,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (yoy) NTB pada September 2026 mencapai 4,18 persen, inflasi bulanan (mtm) 0,36 persen, inflasi tahun kalender (ytd) 2,72 persen, inflasi tertinggi (yoy) Kota Bima 4,76 persen dan Inflasi terendah (yoy) Kota Mataram 3,73 persen.
“Inflasi tahunan NTB meningkat dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus dan 4,18 persen pada September 2026,” katanya.
Strategi Intervensi dan Empat Agenda Utama Pengendalian Inflasi
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas seperti daging ayam dan telur, pemerintah telah melakukan intervensi aktif, salah satunya melalui sinergi Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.
“Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak menunggu gejolak harga terjadi,” katanya.
Ia mengatakan, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut peka dalam memetakan wilayah surplus dan defisit secara dini pada komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam dan bawang merah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama, di antaranya memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan.
“Serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
