Lombok, Lingkar.news – Kunjungan Duta Kehormatan UNDP (United Nations Development Programme) Putri Mahkota Victoria dari Swedia ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung selama 5-6 September 2026 menyoroti pentingnya pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Kunjungan penting ini turut didampingi oleh Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kemitraan dengan Swedia dan UNDP merepresentasikan makna pembangunan seutuhnya yang selaras dengan prioritas nasional Astacita, khususnya dalam mewujudkan ketahanan iklim, ekonomi biru, serta pemulihan komunitas pascabencana secara berkelanjutan.
“Dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kita junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kita, Astacita,” ujar Febrian dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pengalaman berharga dari Lombok pasca-gempa bumi dahsyat tahun 2018 membuktikan bahwa proses pemulihan tidak hanya berfokus pada rekonstruksi fisik yang hilang. Upaya pemulihan tersebut juga diarahkan untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Salah satu bukti nyatanya terlihat di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, di mana infrastruktur publik tahan gempa dibangun kembali melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP dengan dukungan pendanaan dari KfW.
Namun, ketangguhan suatu wilayah juga sangat bergantung pada kapasitas masyarakatnya untuk memulihkan mata pencaharian mereka serta menciptakan berbagai peluang ekonomi baru pascabencana.
Langkah nyata tersebut ditunjukkan melalui diskusi antara Putri Mahkota Swedia dengan para pelaku UMKM di UPTD Bale KITA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah). Kegiatan ini menegaskan krusialnya peran kewirausahaan lokal dalam mengubah pemulihan pascabencana menjadi ketahanan ekonomi jangka panjang, terutama bagi warga yang hidupnya bersandar pada pariwisata dan sumber daya alam.
Di samping itu, kunjungan ini menyoroti bagaimana akselerasi transformasi digital mampu memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas. Di Puskesmas Pemenang, dipamerkan keunggulan sistem SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), sebuah platform digital pengelolaan logistik vaksin yang dikembangkan UNDP bersama Kementerian Kesehatan dengan dukungan Global Fund serta GAVI. Selain itu, di Jakarta, Putri Mahkota juga sempat meninjau perkembangan Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi) yang memanfaatkan metode whole genome sequencing untuk pengobatan presisi.
Kementerian PPN/Bappenas menilai integrasi teknologi digital ini memiliki peran ganda yang sangat strategis, yakni memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di tingkat masyarakat sekaligus mendorong riset medis mutakhir nasional.
“Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan,” kata Wakil Kepala Bappenas itu pula.
Rombongan delegasi kemudian bertolak ke Gili Meno untuk meninjau solusi ekonomi biru yang mengintegrasikan kelestarian ekosistem laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai salah satu lokasi inisiatif asuransi terumbu karang pertama di Indonesia, wilayah Gili Matra memiliki potensi ekonomi pariwisata berbasis terumbu karang mencapai Rp9,5 triliun per tahun, meskipun pendapatan harian masyarakat pesisirnya saat ini masih berada di bawah 15 dolar AS.
Untuk memitigasi risiko perubahan iklim, Bappenas bersama UNDP menginisiasi skema asuransi parametrik (parametric insurance). Skema pembiayaan ini dirancang khusus untuk membantu pemulihan terumbu karang serta menjaga kestabilan ekonomi para pelaku usaha lokal dari dampak buruk pemutihan karang (coral bleaching) akibat kenaikan suhu laut.
Selain asuransi, sektor ekonomi biru juga diperkuat melalui pengembangan budi daya rumput laut yang ramah lingkungan. Aktivitas ini menjadi alternatif mata pencaharian yang andal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Kunjungan diakhiri di Desa Bayan, Lombok Utara, untuk mempelajari sistem pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat yang didukung oleh program UN-REDD dan NICFI dari Norwegia. Melalui hukum adat awig-awig, masyarakat setempat sukses menjaga kelestarian hutan sekaligus melestarikan tradisi adat secara turun-temurun.
Pihak UNDP menyimpulkan bahwa keberhasilan inisiatif lokal di Lombok ini merupakan bukti nyata bagaimana kebijakan global dapat diterjemahkan ke dalam aksi konkret yang langsung menyentuh masyarakat, mengurangi risiko investasi, serta menghubungkan pembiayaan publik dengan sektor swasta.
“Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar,” ujar Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
