JAKARTA, LINGKAR – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak di wilayah Jawa Tengah (Jateng), khususnya Kabupaten Pati menuai sorotan dari Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Jateng III Firman Soebagyo.
Maka dari itu, ia pun meminta pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI untuk lebih giat melakukan antisipasi.
“Jadi bicara tentang PMK ini sesuatu yang sifatnya rutin hampir setiap tahun terjadi. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan hendaknya pemerintah itu jangan hanya melakukan satu tindakan setelah terjadi. Lebih bagus lakukan antisipasi,” ucap Firman di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Firman juga meminta agar hewan-hewan ternak yang berpotensi terkena PMK seperti sapi dan kambing untuk rutin disuntik vaksinasi.
Selain itu, Firman menyebutkan beberapa kendala terkait penanganan PMK. Seperti terlambatnya vaksinasi, kurangnya stok vaksin, hingga sedikitnya tenaga kesehatan hewan atau dokter hewan.
“Pertama, tidak pernah memiliki stok vaksin. Kedua, tidak memiliki dokter hewan yang cukup. Di saat dokternya terbatas, jangkauannya pun tidak mungkin. Di dinas itu mungkin hanya 4-5 dokter (hewan) tapi harus menangani satu kabupaten dengan 21 kecamatan dan hampir 400 desa dan rata-rata penduduknya punya ternak sapi,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia mengaku akan diskusi dengan pemerintah untuk mengatasi wabah PMK.
“Jangan sampai ketika menjelang event-event besar seperti Ramadhan atau Idul Adha yang harusnya mereka (peternak) panen raya, tapi sapinya keburu mati karena wabah PMK,” tegasnya.
Ia menyatakan dampak wabah PMK membuat harga daging sapi melonjak. Maka dari itu, Firman menyebut Komisi IV DPR RI akan menyiapkan strategi untuk mencegah lonjakan harga.
“Saya khawatir apakah ini status pembiaran, sehingga ujung-ujungnya para pelaku dagang importir. Dengan alasan atau dalih tidak mencukupi, jalan pintasnya melakukan impor. Siapa yang diuntungkan? Ya pedagang importir. Ini yang gak boleh,” tegasnya.
Firman pun meminta ketegasan pemerintah untuk antisipasi wabah PMK jelang Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Ia juga meminta agar pemerintah ikut melibatkan kampus-kampus yang memiliki program pendidikan kedokteran hewan dalam mengatasi PMK. “Beri vaksin sebanyak-banyaknya, dokter hewan disiapkan. Saya yakin kalau perguruan tinggi kedokteran hewan dilibatkan, mereka juga mau. Hanya saja, persoalannya ada nggak keinginan itu? Kalau tidak ada, itu patut dipertanyakan karena akan menambah beban biaya negara kepada importir. Ini yang patut diwaspadai,” imbuhnya. (YUYUN HU/LINGKAR)
